Interaksi Terkini

Selamat pagi admin apakah dinkes tidak membuka lowongan kerja untuk enumerator SSGI (Survei status gizi Indonesia) tahun 2022 mengingat semua dinkes di kab/kota seluruh indonesia sedang membuka lowongan kerja tersebut. Terimakasih mohon informasinya

Tanggapan

Selamat siang, terimakasih atas pertanyaannya. Silahkan mengikuti informasi dibawah ini : URGENTLY NEEDED !!! Open Recruitment Enumerator SSGI Kabupaten Malang Tahun 2022 Cek persyaratan administrasi dilink berikut Berkas lamaran paling lambat diterima tanggal 22 Juli 2022 Pkl.11.59 WIB Kami tunggu kontribusi kalian. https://www.kesgagizimalangkab.my.id/ssgi-2022



selamat siang, mohon info untuk perijinan usaha Katering apa masih di Dinkes?kalau masih harus menghubungi bagian apa nggih, terima kasih

Tanggapan

Catering saat ini mekanisme pengajuannya di OSS, akan tetapi untuk bbrp persyaratan seperti uji laboratorium : air, makanan, udara dan rectal swab penjamah makanan dpt mengajukan ke Labkesda. Persyaratan lainnya adalah tenaga penjamah makanan, harus mengikuti Kursus Penjamah Makanan.



Selamat siang. Mohon izin tanya, saya mau membuat SIP dokter gigi atas nama Stefanus Christian untuk kabupaten malang. Berkas2 sudah saya lengkapi sejak tanggal 9 Juni, tetapi sampai hari ini tanggal 18 belum dicek dan verifikasi. Mohon info bagaimana tahapan selanjutnya, dan berapa lama verifikasinya. Terima kasih

Tanggapan

Mohon maaf karena adanya keterlambatan verifikasi berkas upload dikarenakan adanya perbaikan website perijinan tenaga kesehatan. Pengajuan SIP dr. Stefanus sudah kami lakukan pengecekan jumat pagi tgl 24 juni pukul 08.15 dengan hasil ada revisi dan pukul 9.50 kami mendapat surat warga dan pukul 10.00 kami lakukan pengecekan ulang ternyata sdh direvisi sehingga kami validasi, terimakasih



Selamat sore, izin bertanya terkait pengurusan SIKR. Pada tanggal 24 April saya telah mengajukan permohonan untuk SIKR secara online melalui website resmi Dinkes Kab. Malang, tapi sampai sekarang belum ADA validasi maupun balasan dari admin. Apakah validasinya memang membutuhkan waktu yang lama? Atau apakah saya bisa melakukan pengurusan SIKR secara offline? Kalau bisa bagaimana alurnya? Terima kasih.

Tanggapan

Terima kasih sebelumnya atas pengaduan saudara. Berikut ini kami sampaikan kronologi permohonan SIKR atas nama Eka Wulandari Fauziyah. A.Md.Rad -pemohon upload tangal 26 April 2022, Tanggal 27 dan 28 admin belum sempat verifikasi karena overload permohonan yang masuk ke web perijinan nakes -tangal 29 sampai dengan tanggal 8 mei libur lebaran, -tanggal 9 Mei sampai dengan 12 Mei admin masih overload permohonan perijinan yang masuk web nakes yang tertunda dikarenakan libur lebaran yang menumpuk sejak sebelum lebaran. sehingga baru verifikasi tanggal 13 Mei 2022 dan langsung validasi SIKR dan ternyata sampai dengan kronologis ini dibuat tanggal 17 mei 2022 saudara belum tukar etiket dan berkas yang ada di etiket ke dinas kesehatan bagian perijinan, silahkan untuk menukar etiket dan berkas yang ada di etiket ke dinas kesehatan bagian perijianan, terimakasih



Selamat sore, izin bertanya untuk pembuatan Surat keterangan tidak praktik dari dinkes, untuk praktek di kota lain, menghubungi/alurnya bagaimana ya? Terima kasih

Tanggapan

Mohon maaf dokter untuk perihal surat keterangan tidak memiliki tempat praktek syaratnya yaitu 1. FC KTP 2. FC STR 3. Rekom IDI 4. Surat yang ditujukan kepada kepala dinas perihal mohon diterbitkan surat keterangan tidak mempunyai tempat praktek Berkas di kirimkan ke dinas kesehatan ke kepala dinas Contoh surat telah kami kirimkan ke alamat email yang tertera pada inbox kami, terimakasih



Selamat Malam Bapak/Ibu Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Perkenalkan Kami dari Tim Laporan Warga LaporCovid-19, bersama dengan sejumlah organisasi profesi kesehatan dan juga jejaring masyarakat sipil lainnya bekerja sama untuk mengumpulkan aduan masyarakat terkait insentif tenaga kesehatan, baik mereka yang bertugas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Pusat maupun Fasyankes lainnya. Warga dapat mengeluhkan mengenai insentif baik melalui kanal pengaduan kami di https://halo.laporcovid19.org/ maupun mengisi formulir yang telah kami sediakan di bit.ly/advokasi-nakes. Melalui laporan yang masuk pada bulan Februari 2022, kami mendapati adanya warga yang mengeluhkan permasalahan pada pemberian insentif di RSU Wajak Husada. Adapun keluhan yang dimaksud yakni: Faskes tidak melakukan pengusulan insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19, sementara Faskes telah menyelenggarakan pelayanan Covid-19 sejak bulan April 2021. Sedikitnya ada sekitar 50 tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di rumah sakit yang terdiri dari Perawat berjumlah ± 30 orang, Dokter Umum berjumlah 4 orang, Bidan berjumlah 8 orang, Radiologi berjumlah 4 orang, Dokter Spesialis berjumlah 4 orang. Adapun, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 termasuk penyelenggaraan vaksinasi merupakan hak insentif sesuai prioritas Presiden Joko Widodo serta amanat Peraturan Menteri Kesehatan No. 4239 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Menangani Covid-19. Oleh sebab itu, kami mohon untuk dapat ditindaklanjuti dan dievaluasi kembali mengenai pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 agar insentifnya dapat segera diberikan ke mereka yang senantiasa telah membantu penanganan pandemi Covid-19. Pemberian insentif ini tidak hanya sebagai bentuk apresiasi dan juga penghargaan melainkan juga sebagai perlindungan sosial bagi tenaga kesehatan di tengah pandemi. Selain itu, kami juga mohon informasi apabila ada perkembangan mengenai laporan ini agar dapat kami sampaikan kepada pelapor sebagai bentuk komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah termasuk dengan kami sebagai perantara. Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tertanda, Tim Laporan Warga Laporcovid19

Tanggapan

Jawaban : Kami ucapkan terimakasih atas laporan dan aduannya. Untuk diketahui bahwa pengelolaan dana insentif nakes dibagi menjadi 2. Pengelolaan khusus RS Non Pemerintah (RS Swasta) kewenangan yang menangani adalah Kementerian Kesehatan sedangkan untuk RS Pemerintah dan Puskesmas menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Jadi terkait aduan Tim Laporan Warga Laporcovid19 bukan menjadi ranah kami utk menjawabnya karena ajuan dana insentif nakes RS Non Pemerintah dan verifikasi dokumen insentif nakes bukan Dinas Kesehatan akan tetapi Kementerian Kesehatan. Dipersilahkan saudara untuk melaporkan permasalahan ini ke Kementerian Kesehatan. Demikian jawaban dari kami semoga dapat memuaskan tim laporan warga. Semangat..... ????????



Baik Bapak/Ibu, terimakasih sudah menerima dan merespon laporan yang kami kirimkan pada beberapa waktu yang lalu.

Kedepannya, kami akan mencoba menyampaikan hal ini kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk dapat menindaklanjuti laporannya. Adapun, kami juga berharap agar Bapak/Ibu di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang juga bisa ikut serta memastikan untuk melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pemberian insentif tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.



Kepada YTH Bapak / Ibu di tempat Melalui surat ini kami mengajukan permohonan status perpanjangan izin PIRT kami dengan nomor 213-350-701-193-420. Atas waktu dan bantuan yg diberikan kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Ibu Mur.

Tanggapan

Selamat pagi Ibu Murtia Ningsih, Kami menghubungi nomor HP ibu dengan nomor 085791817419 (sesuai data di kami) tidak terdaftar/tidak bisa dihubungi, untuk perpanjangan P-IRT, sekarang sudah online melalui oss.go.id Untuk panduan dan materi, bisa klik tautan berikut : https://bit.ly/PerijinanSPPIRTmelaluiOSSRBA21 Apabila terdapat kesulitan, bisa langsung ke Mall Pelayanan Publik di Pendopo Bupati Kepanjen, dengan nomor Customer Service 0823-3778-1113 Untuk persyaratan upload, ibu bisa membawa e-ktp, alat tulis, dan label produk ibu. Terimakasih



meminta surat pengantar untuk kantor BPJS kesehatan mengaktifkan BPJS anak saya yang dinonaktifkan

Tanggapan

Langkah-langkah yang harus dilakukan peserta untuk mengaktifkan kembali kartu PBI, yaitu : 1. Peserta dapat menghubungi BPJS Kesehatan care center 165, Chat Asisstant JKN (CHIKA) atau datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk mengetahui status kepesertaan PBI JK 2. Peserta melaporkan diri ke Dinas Sosial setempat dengan membawa kartu JKN-KIS, Kartu Keluarga dan KTP Elektronik



bpjs kesehatan anak saya di non aktifkan. bpjs kesehatan meminta surat pengantar untuk mengaktivkan kembali

Tanggapan

Langkah-langkah yang harus dilakukan peserta untuk mengaktifkan kembali kartu PBI, yaitu : 1. Peserta dapat menghubungi BPJS Kesehatan care center 165, Chat Asisstant JKN (CHIKA) atau datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk mengetahui status kepesertaan PBI JK 2. Peserta melaporkan diri ke Dinas Sosial setempat dengan membawa kartu JKN-KIS, Kartu Keluarga dan KTP Elektronik



Untuk hari ini tertanggal 11 Januari 2020, di puskesmas pakisaji, pelayanan kurang menyenangkan. Istri saya mencari surat sehat sebagai syarat lamaran pekerjaan . Sedikit membuat bingung. Sudah ada nomer antrian tetapi tidak dipanggil sesuai nomer urut, setelah diusut ternyata data dari tempt daftar belum sampi di ruang pemeriksaan. Kok bisa begitu? Kalau semisal alesan prioritas apakah dicampur pasien yang harusnya mendapatkan prioritas utama dengan pasien biasa? Yuk mari sebagai abdi negara menunjukan disiplin yang lebih baik dari pada masyarakat biasa. Demi bangsa dan negara. Salam solidaritas

Tanggapan

Terima kasih atas kritik dan sarannya. Menindaklanjuti hal tersebut telah kami lakukan pembinaan pada Puskesmas yang bersangkutan untuk perbaikan pelayanan selanjutnya. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.