Tugas dan Fungsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Berikut Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang :

 

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas:

  1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang kesehatan; dan
  2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

  1. perumusan kebijakan bidang kesehatan;
  2. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
  4. pelaksanaan administrasi Dinas;
  5. pembinaan UPT; 
  6. pemberian perizinan dan pembinaan, pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan;
  7. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi program kegiatan di lingkungan Dinas; dan
  8. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

 

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas:

  1. memimpin Dinas dalam perumusan perencanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Dinas, pembinaan, pengawasan, perizinan dan pengendalian teknis pembangunan kesehatan serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan; dan
  2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas:

  1. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas; dan
  2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:

  1. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
  2. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
  3. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  4. penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
  5. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
  6. pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
  7. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas.

 

Pasal 9

(1) Sekretariat terdiri dari:

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

 

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

  1. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
  3. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan;
  4. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
  5. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

  1. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan Dan Aset;
  2. melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
  3. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Dinas;
  4. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas;
  5. melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
  6. menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusian; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai

tugas:

  1. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
  3. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas;
  4. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
  5. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana
  1. pertimbangan kepada pimpinan;
  1. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
  2. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan
  3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bagian Keempat

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 13

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas:

  1. menyusun perencanaan, kebijakan teknis operasional, mengembangkan pedoman dan standar pelayanan, menjabarkan pedoman teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, perizinan serta memfasilitasi program kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi dan gizi masyarakat, program promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, program kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olahraga;
  2. dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

  1. perumusan dan penjabaran kebijakan, pengembangan pedoman dan standar pelayanan kesehatan serta manajemen program kesehatan keluarga, dan gizi masyarakat termasuk kesehatan reproduksi, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olahraga;
  2. perencanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat termasuk kesehatan reproduksi, promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olahraga;
  3. penggerakan program dan kegiatan serta peningkatan mutu yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat termasuk kesehatan reproduksi, promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olahraga;
  4. pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan kesehatan dan perizinan kesehatan serta manajemen program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat termasuk kesehatan reproduksi, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olahraga;
  5. penyelenggaraan surveilans (pengamatan) kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan serta upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat skala daerah, kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olahraga; dan pelaksanaan advokasi, koordinasi dengan lintas sektor, institusi kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi terkait dengan upaya kesehatan program kesehatan keluarga, dan gizi masyarakat termasuk kesehatan reproduksi, program promosi dan pemberdayaan masyarakat, program kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olahraga.

 

Pasal 15

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

  1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
  2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

 

Paragraf 1

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Pasal 16

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas:

  1. menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan dan penyediaan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan gizi masyarakat;
  2. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan gizi masyarakat menyiapkan bahan pemantauan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan gizi masyarakat;
  3. melaksanakan teknis kegiatan dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan gizi masyarakat;
  4. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan gizi masyarakat;
  5. melaksanakan surveilans kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan gizi masyarakat;
  6. melaksanakan koordinasi dan jalinan kemitraan dengan lintas sektor terkait dalam rangka program kesehatan keluarga dan gizi masyarakat termasuk kesehatan reproduksi;
  7. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan gizi masyarakat;
  8. melaksanakan urusan administrasi dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, anak usia sekolah, remaja, lansia, dan peningkatan gizi masyarakat; dan
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Paragraf 2

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai tugas:

  1. menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan dan penyediaan kebutuhan dalam urusan komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
  2. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
  1. menyiapkan bahan pemantauan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dalam urusan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  2. melaksanakan teknis kegiatan dalam urusan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
  3. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam urusan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
  4. melaksanakan koordinasi dan jalinan kemitraan dengan lintas sektor terkait dalam rangka program promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
  5. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis dalam urusan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
  6. melaksanakan urusan administrasi dalam urusan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Paragraf 3

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Pasal 18

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

mempunyai tugas:

  1. menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan dalam urusan kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olahraga di masyarakat;
  2. menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olahraga;
  3. menyiapkan bahan pemantauan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dalam urusan kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olahraga;
  4. melaksanakan kegiatan dalam urusan kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olahraga;
  5. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria serta perizinan dalam urusan kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olahraga;
  6. melaksanakan koordinasi dan jalinan kemitraan dengan lintas sektor terkait dalam rangka program kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olahraga;
  7. melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan teknis dalam urusan kesehatan lingkungan, kesehatan makanan dan minuman, kesehatan kerja dan olahraga; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bagian Kelima

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 19

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas:

  1. menyusun perencanaan, merumuskan kebijaksanaanteknis operasional, melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah; dan
  2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

  1. pelaksanaan perencanaan program surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  2. penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  1. penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah dan bencana;
  2. penilaian cepat kesehatan (rapid health assessment) dan melakukan tindakan darurat dibidang pencegahan pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  3. pelaksanaan pemantauan, pembinaan pengendalian program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;
  4. pelaksanaan fasilitasi program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  5. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta, program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah; dan
  6. pelaksanaan evaluasi program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah.

 

Pasal 21

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:

  1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
  2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
  3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

 

Paragraf 1

Seksi Surveilans dan Imunisasi

Pasal 22

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas:

  1. menyiapkan bahan perencanaan program imunisasi, surveilans epidemiologi penyakit, kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta kesehatan haji;
  2. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan program imunisasi, surveilans epidemiologi penyakit menular, kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta kesehatan haji;
  3. menyelenggarakan Sistem Kewaspadaan Dini terhadap penyebaran penyakit dan faktor resiko yeng berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah, bencana, penanggulangannya serta kesehatan haji;
  4. melakukan penilaian cepat kesehatan (rapid health assessment) dan melakukan tindakan darurat di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan atau pencegahan dan pengendalian penyakit yang disebabkan oleh Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi serta kesehatan haji;
  5. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan pengendalian program imunisasi, surveilans epidemiologi penyakit menular, kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta kesehatan haji;
  6. melaksanakan fasilitasi program imunisasi, surveilans epidemiologi penyakit menular, kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta kesehatan haji;
  7. menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta, program imunisasi, surveilans epidemiologi penyakit menular,
  1. kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta kesehatan haji;
  1. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program imunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit menular, kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta kesehatan haji;
  2. menyiapkan bahan evaluasi program imunisasi, surveilans epidemiologi, penyakit menular, kejadian luar biasa, wabah dan bencana serta kesehatan haji; dan
  3. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Paragraf 2

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Pasal 23

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas:

  1. menyiapkan bahan perencanaan program pemberantasan penyakit menular dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
  2. menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan yang terkait dengan program pemberantasan penyakit menular dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
  3. melakukan penilaian cepat kesehatan (rapid health assessment) dan melakukan tindakan darurat dibidang pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
  4. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan program pemberantasan penyakit menular dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
  5. melaksanakan fasilitasi program pemberantasan penyakit menular dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
  6. menyiapkan bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta, program pemberantasan penyakit menular dan pengamatan vector binatang perantara penyakit;
  7. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program pemberantasan penyakit menular dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
  8. menyiapkan bahan evaluasi program pemberantasan penyakit menular dan pengamatan vektor binatang perantara penyakit;
  9. menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyelidikan kejadian penyakit menular langsung;
  10. menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pencegahan kejadian penyakit menular langsung;
  11. menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberantasan kejadian penyakit menular langsung;
  12. menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengendalian kejadian penyakit menular langsung; dan
  13. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Paragraf 3

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Pasal 24

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas:

  1. melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. menyiapkan bahan perencanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik, gangguan imunologi, jantung, pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan metabolik, napza, kesehatan jiwa, gangguan indera dan fungsional;
  3. menyiapkan pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik, gangguan imunologi, jantung, pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan metabolik, napza, kesehatan jiwa, gangguan indera dan fungsional;
  4. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria program pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik, gangguan imunologi, jantung, pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan metabolic, napza, kesehatan jiwa, gangguan indera dan fungsional;
  5. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi, program pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik, gangguan imunologi, jantung, pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan
  1. metabolic, napza, kesehatan jiwa, gangguan indera dan fungsional;
  1. pemantauan, evaluasi, pelaporan program pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik, gangguan imunologi, jantung, pembuluh darah, kanker, kelainan darah, diabetes mellitus, gangguan metabolik, napza, kesehatan jiwa, gangguan indera dan fungsional; dan
  2. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bagian Keenam

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 25

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas:

  1. menyusun perencanaan, kebijakan teknis operasional, mengembangkan pedoman dan standar pelayanan, menjabarkan pedoman teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta memfasilitasi program pelayanan kesehatan primer, program pelayanan kesehatan rujukan dan program pelayanan kesehatan tradisional; dan
  2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

  1. perumusan kebijakan operasional, penjabaran dan pengembangan pedoman standar pelayanan kesehatan serta manajemen program pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
  2. perencanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
  3. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
  4. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
  5. penggerakan upaya peningkatan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
  6. penyiapan bahan pengelolaan perizinan dan akreditasi upaya/sarana pelayanan kesehatan;
  7. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional;
  8. penapisan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, kedokteran canggih;dan
  9. pelaksanaan advokasi, koordinasi dengan lintas sektor, institusi kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi terkait dengan upaya pelayanan kesehatan;

 

Pasal 27

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

  1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
  2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
  3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

 

Paragraf 1

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Pasal 28

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas:

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional sebagai bahan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer serta pemanfaatan sarana dan alat kesehatan;
  2. mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan primer;
  3. melaksanakan koordinasi dengan institusi terkait dalam rangka bimbingan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program upaya pelayanan kesehatan primer;
  4. menyusun perencanaan program dan bimbingan teknis kegiatan pelayanan kesehatan primer;
  5. mengelola pemberian rekomendasi izin, sertifikasi dan akreditasi upaya/sarana pelayanan kesehatan primer;
  6. penapisan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
  7. pembinaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program kegiatan pelayanan kesehatan primer; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya

 

Paragraf 2

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pasal 29

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas:

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional sebagai bahan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan serta pemanfaatan sarana dan alat kesehatan;
  2. mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan rujukan;
  3. melaksanakan koordinasi dengan institusi terkait dalam rangka bimbingan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program upaya pelayanan
  1. kesehatan rujukan;
  1. menyusun perencanaan program dan bimbingan teknis kegiatan pelayanan kesehatan rujukan;
  2. mengelola pemberian rekomendasi izin, sertifikasi dan akreditasi upaya/sarana pelayanan kesehatan rujukan;
  3. penapisan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, kedokteran canggih;
  4. pembinaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program kegiatan pelayanan kesehatan rujukan; dan
  5. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Paragraf 3

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pasal 30

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas:

  1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional sebagai bahan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan tradisional;
  2. mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang kegiatan pelayanan kesehatan tradisional;
  3. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka bimbingan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional;
  4. menyusun perencanaan program dan bimbingan teknis kegiatan pelayanan kesehatan tradisional;
  5. mengelola pemberian rekomendasi izin dan sertifikasi pelayanan kesehatan tradisional;
  6. pembinaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan sarana pelayanan kesehatan tradisional; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bagian Ketujuh

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 31

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas:

  1. menyusun perencanaan, perumusan kebijakan teknis operasional, mengembangkan pedoman dan standar pelayanan, menjabarkan pedoman teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta memfasilitasi program kefarmasian, makanan dan minuman, alat kesehatan dan PKRT, serta sumber daya manusia kesehatan; dan
  1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

  1. penyusunan kebijakan operasional dan penetapan petunjuk teknis Bidang Sumber Daya Kesehatan meliputi kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, serta sumber daya manusia kesehatan;
  2. pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan penyelenggaraan kefarmasian, makanan dan minuman, alat kesehatan dan PKRT, serta sumber daya manusia kesehatan;
  3. penyusunan perencanaan dan pengadaan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, serta sumber daya manusia kesehatan;
  4. pengoordinasian baik lintas program dan lintas sektoral pelaksanaan kefarmasian, makanan dan minuman, alat kesehatan dan PKRT, serta sumber daya manusia kesehatan;
  5. pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan administrasi program bidang sumber daya kesehatan;
  6. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program bidang sumber daya kesehatan; dan
  7. pelaksanaan pengelolaan perizinan dan rekomendasi bidang sumber daya kesehatan.

 

Pasal 33

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:

  1. Seksi Kefarmasian;
  2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
  3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

 

Paragraf 1

Seksi Kefarmasian

Pasal 34

Seksi Kefarmasian mempunyai tugas:

  1. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional serta menyiapkan bahan perencanaan pengadaan obat dan pengawasan sediaan kefarmasian, kosmetika, makanan dan minuman;
  2. melaksanakan bimbingan, upaya dan promosi di bidang sediaan kefarmasian, kosmetika, makanan dan minuman;
  3. melaksanakan pengawasan dan pengendalian keamanan mutu obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya, obat tradisional dan kosmetika, makanan dan minuman;
  4. menyiapkan bahan dan proses perizinan distribusi pelayanan obat dan sediaan kefarmasian, kosmetika, makanan dan minuman;
  5. pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang kefarmasian, kosmetika, makanan dan minuman; dan
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Paragraf 2

Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan

Kesehatan Rumah Tangga

Pasal 35

Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas:

  1. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dalam hal perencanaan dan pengadaan, pendistribusian kebutuhan alat kesehatan dan PKRT pada unit pelayanan kesehatan;
  2. menyusun rencana pengelolaan alat kesehatan dan PKRT;
  3. menyusun perencanaan, pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana kesehatan;
  4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana prasarana kesehatan;
  5. melaksanakan standarisasi alat kesehatan dan PKRT;
  6. melaksanakan inventarisasi alat kesehatan dan PKRT;
  7. melakukan penilaian teknis terhadap kondisi alat kesehatan dan PKRT;
  8. memberikan rekomendasi dan rekomendasi teknis alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
  9. melaksanakan pembinaan dalam rangka perizinan alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
  10. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap alat kesehatan dan PKRT; dan
  11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Paragraf 3

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 36

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas:

  1. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
  2. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
  3. menyiapkan bahan dan penyelenggaraan perijinan praktek tenaga kesehatan pada rumah sakit pemerintah tipe C, tipe D, rumah sakit swasta yang setara, praktek berkelompok, klinik umum/spesialis rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer dan pengobatan tradisional serta penunjang yang setara;
  4. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional kesehatan dan penyelenggaraan administrasi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit tenaga kesehatan;
  5. menyiapkan bahan, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
  6. melaksanakan monitoring dan pelaporan, pengendalian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan peningkatan mutu kegiatan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
  7. mengelola administrasi pengembangan sumber daya manusia kesehatan; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bagian Kedelapan

UPT

Pasal 37

(1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas, dibentuk UPT pada Dinas; dan

(2) Pembentukan UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

 

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.